AI dan Masa Depan Pendidikan: Apakah Kita Kembali ke Banking Education Versi Digital?
Pernahkah Anda merasa bahwa ruang kelas kini terasa seperti ruang obrolan dengan mesin? Siswa mengajukan pertanyaan, dan "guru" yang menjawab bukan lagi manusia, melainkan algoritma bernama ChatGPT atau Gemini. Hebat memang, karena kecerdasan buatan (AI) bisa menjawab dengan cepat, rapi, dan (kadang) lebih cerdas dari manusia. Tapi, di balik kemudahan itu, terselip pertanyaan yang menggelitik: apakah pendidikan kita benar-benar menjadi lebih cerdas, atau justru lebih patuh pada mesin?
Pertanyaan itu mengingatkan kita pada sosok Paulo Freire, seorang pendidik radikal asal Brasil yang menulis buku legendaris Pedagogy of the Oppressed (1970). Freire mengkritik sistem yang ia sebut banking education, pendidikan yang memperlakukan siswa seperti celengan pengetahuan. Guru menyetor informasi, siswa menyimpannya tanpa bertanya. Tidak ada dialog, tidak ada kesadaran, tidak ada kebebasan berpikir. Kini, setelah setengah abad berlalu, bentuk banking education itu seolah hidup kembali, tapi dalam versi digital.
Kelas Digital: Cepat, Pintar, tapi Tanpa Makna
Bayangkan suasana kelas masa kini. Seorang siswa ditugaskan menulis esai misalnya tentang perubahan iklim. Dalam beberapa detik, ChatGPT sudah menyiapkan naskah lengkap. Siswa tersenyum puas, guru memberi nilai, dan semua tampak efisien. Tapi di balik efisiensi itu, ada yang hilang: proses berpikir.
Freire pasti akan geleng-geleng kepala melihat ini. Ia percaya bahwa belajar bukanlah soal mengisi kepala dengan informasi, tapi menyadarkan manusia tentang realitas hidupnya. Pendidikan, bagi Freire, adalah proses memanusiakan manusia (humanization), bukan memformat pikiran agar sesuai dengan sistem.
AI memang memudahkan, tapi ketika digunakan tanpa refleksi, ia berpotensi menciptakan generasi yang tahu banyak hal, namun tidak paham apa-apa. Kita berisiko mencetak "intelek instan" yang pandai menjawab, tapi gagap ketika diminta berpikir kritis.
Banking Education Versi 2.0
Dalam banking education tradisional, guru menjadi sumber kebenaran tunggal. Dalam versi digitalnya, peran itu kini diambil alih oleh mesin algoritmik. Jika dulu murid pasif terhadap otoritas guru, kini mereka pasif terhadap otoritas data. Perbedaannya hanya pada siapa yang berkuasa, manusia atau mesin. Tapi hakikatnya sama: peserta didik tetap objek, bukan subjek pembelajaran. Kita menciptakan sistem belajar di mana siswa hanya menerima "deposit" informasi digital tanpa mempertanyakan sumber, bias, atau konteksnya.
Fenomena ini bisa disebut digital banking education, di mana AI menjadi "bank sentral pengetahuan," dan manusia menjadi nasabah pasif yang hanya menarik saldo informasi. Ironinya, semakin banyak teknologi kita pakai, semakin sedikit ruang bagi kesadaran kritis. Kita sibuk mengagumi kecerdasan mesin, tapi lupa bertanya: Apakah mesin ini membuat kita lebih bijak atau hanya lebih tergantung?
Ketika Guru Kehilangan Peran Dialogis
Bagi Freire, guru sejati adalah rekan dialog yang membantu murid membaca dunia, bukan sekadar membaca buku teks. Dalam pendidikan pembebasan, guru tidak "mengajar," tapi mengajak berpikir bersama. Namun dalam praktik digital sekarang, guru sering justru ikut terjebak. Banyak yang mengandalkan AI untuk membuat RPP, soal ujian, atau ringkasan materi. Akibatnya, relasi pendidikan menjadi semakin mekanistik: guru jadi operator konten, bukan fasilitator kesadaran.
Padahal, Freire menegaskan bahwa pendidikan harus menumbuhkan kesadaran kritis, critical consciousness, kesadaran bahwa realitas sosial bisa dipertanyakan, ditafsir ulang, dan diubah.
AI tidak bisa melakukan itu. Ia bisa menjawab pertanyaan, tapi tidak bisa mempertanyakan pertanyaan itu sendiri. Kalau guru menyerahkan proses berpikir kepada mesin, maka hilanglah nilai kemanusiaan dalam pendidikan. Guru tetap dibutuhkan, bukan karena ia tahu segalanya, tapi karena ia mampu memandu dialog kemanusiaan yang tidak bisa digantikan oleh algoritma.
AI, Informasi, dan Ilusi Kebebasan
Kita sering berpikir bahwa teknologi memberikan kebebasan, akses tanpa batas, informasi instan, dunia di ujung jari. Tapi kebebasan tanpa kesadaran hanyalah ilusi. Freire mengingatkan bahwa pengetahuan tanpa refleksi bisa menjadi alat penindasan baru. Dalam konteks AI, penindasan itu halus: manusia tunduk pada "logika mesin" tanpa sadar sedang dikendalikan olehnya.
Misalnya, ketika sistem rekomendasi belajar hanya menampilkan topik yang "disukai" siswa, itu bisa membuat siswa terperangkap dalam gelembung kenyamanan digital, tidak pernah menantang diri untuk berpikir di luar zona aman. Atau ketika nilai ujian ditentukan oleh sistem otomatis, tanpa mempertimbangkan proses dan konteks belajar. Itu bukan lagi pendidikan, tapi pemrosesan data manusia. Teknologi bisa memperluas akses, tapi juga bisa mempersempit imajinasi. Dan di situlah pendidikan pembebasan harus kembali berbicara.
Mendidik di Era AI: Dari Konsumsi ke Kesadaran
Freire tidak menolak kemajuan, ia menolak ketidakadilan dan pasifitas. Maka, di era AI ini, tugas kita bukan menjauhi teknologi, tapi memanusiakannya. Guru perlu mengubah peran dari penyampai informasi menjadi arsitek kesadaran. AI seharusnya diperlakukan bukan sebagai pengganti guru, tapi rekan dialog yang menantang pemikiran manusia.
Misalnya menggunakan AI untuk memicu debat kelas, apakah pendapat AI ini masuk akal bagi realitas sosial kita?, mengajak siswa menelusuri bias data, mengapa AI lebih banyak menampilkan perspektif Barat?, atau menjadikan hasil AI sebagai bahan analisis, bukan kebenaran mutlak. Dengan begitu, AI tidak lagi menjadi alat banking education digital, melainkan medium untuk berpikir kritis.
Belajar dari Freire: Etika, Teknologi, dan Tanggung Jawab Sosial
Freire selalu menekankan bahwa pendidikan bukan hanya proses intelektual, tetapi juga proses moral dan politis. Ia tidak sekadar bicara tentang bagaimana manusia berpikir, tetapi juga untuk siapa dan dalam konteks apa manusia berpikir. Ketika kita membawa AI ke ruang pendidikan, pertanyaan yang sama harus diajukan: untuk siapa teknologi ini bekerja? Apakah ia benar-benar membantu murid memahami dunia, atau justru memperkuat ketimpangan digital yang sudah ada?
Coba bayangkan: di kota besar, sekolah-sekolah sudah mulai menggunakan AI untuk personalisasi belajar, sementara di pelosok, akses internet saja masih terbatas. Di sinilah ketimpangan baru muncul, kolonialisme digital, di mana sebagian anak hidup dalam kemewahan data, dan sebagian lain tetap dalam kegelapan informasi. Freire mengingatkan bahwa teknologi tanpa kesadaran sosial akan berujung pada dehumanisasi. Karena itu, pendidikan yang memerdekakan harus mengajarkan etika digital, bukan sekadar keterampilan digital. Siswa tidak cukup diajari cara menggunakan AI, tetapi juga mengapa dan dampaknya bagi orang lain.
Guru perlu membuka ruang dialog etis di kelas: tentang keadilan data, privasi, bias algoritma, dan dampak sosial AI. Dengan begitu, siswa belajar melihat teknologi bukan hanya sebagai alat, tetapi sebagai ruang perjuangan moral, di mana manusia ditantang untuk tetap adil, peduli, dan sadar. Pendidikan tanpa etika hanya akan menghasilkan pengguna yang cerdas tapi tidak bijak. Sementara pendidikan yang beretika akan melahirkan generasi yang tidak hanya tahu cara berpikir, tetapi juga tahu apa yang pantas dipikirkan.
Menuju Pendidikan yang Memerdekakan di Era Digital
Indonesia sedang gencar dengan jargon Merdeka Belajar. Tapi kebebasan sejati bukan hanya soal kurikulum fleksibel atau metode inovatif. Kebebasan sejati adalah ketika peserta didik berani bertanya, mempertanyakan, dan menyadari bahwa dunia bisa diubah melalui pengetahuan. Freire menulis, "Pendidikan sejati adalah tindakan cinta, tindakan berani terhadap dunia."
Dalam konteks AI, tindakan cinta itu berarti menggunakan teknologi untuk memperdalam kemanusiaan, bukan menyingkirkannya. Pendidikan masa depan tidak boleh terjebak pada dua ekstrem: Romantisme teknologi yang menganggap AI adalah penyelamat semua masalah, dan Fobia teknologi yang menolak semua bentuk modernisasi. Yang kita butuhkan adalah pedagogi digital yang kritis dan humanistik, di mana manusia dan mesin berdialog, bukan saling menggantikan.
Epilog: Jangan Serahkan Kesadaranmu ke Mesin
AI bisa menulis lebih cepat dari manusia, tapi ia tidak bisa merasakan arti sebuah kalimat. Ia bisa meniru gaya berpikir, tapi tidak bisa memilih untuk peduli. Itulah mengapa gagasan Freire tetap hidup dan relevan. Di tengah kemajuan teknologi yang luar biasa, kita justru perlu kembali pada hal paling mendasar: kesadaran manusia.
Mungkin, tantangan terbesar pendidikan masa depan bukan pada bagaimana kita menggunakan AI, tetapi bagaimana kita tidak kehilangan kemanusiaan di tengahnya. Jadi, sebelum kita memuji kecerdasan buatan, mungkin kita perlu bertanya pada diri sendiri: Apakah aku masih berpikir atau sekadar menyalin apa yang mesin pikirkan untukku? Sekolah masa depan mungkin akan penuh dengan layar dan algoritma, tapi semoga hati dan pikirannya tetap diisi oleh manusia.
https://www.kompasiana.com/andangunswa/
Sabtu, 22 Agustus 2026
AI dan Masa Depan Pendidikan: Apakah Kita Kembali ke Banking Education Versi Digital?
Rabu, 19 Agustus 2026
Ketika Dunia Belajar dengan AI, Sudahkah Semua Pelajar Indonesia Ikut Bertumbuh?
A. PENDAHULUAN
Jumat, 13 Februari 2026
Fenomena Guru Ngonten FB Pro: Antara Kreativitas, Monetisasi, dan Tanggung Jawab Moral Pendidik
Dalam beberapa tahun terakhir, dunia pendidikan Indonesia memasuki babak baru yang ditandai oleh semakin eratnya relasi antara profesi guru dan media sosial. Salah satu fenomena yang kini marak diperbincangkan adalah munculnya guru-guru yang aktif membuat konten di Facebook melalui fitur monetisasi yang sering disebut FB Pro.
Bagi sebagian pihak, ini adalah wujud adaptasi kreatif terhadap perkembangan zaman. Namun bagi yang lain, fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang batas profesionalisme, etika digital, dan tanggung jawab moral seorang pendidik di ruang publik.
Dari sisi positif, guru yang terjun ke dunia konten sejatinya sedang mempraktikkan literasi digital secara langsung. Mereka belajar memahami algoritma, audiens, strategi komunikasi visual, hingga teknik penyampaian pesan yang efektif. Banyak guru memanfaatkan FB Pro untuk berbagi materi pembelajaran, tips belajar, motivasi siswa, refleksi pendidikan, bahkan cerita inspiratif dari ruang kelas. Konten-konten semacam ini berpotensi menjangkau masyarakat luas, melampaui batas sekolah dan wilayah. Dalam konteks ini, guru tampil sebagai agen perubahan yang membawa nilai-nilai edukatif ke ruang digital.
Aspek ekonomi juga tidak dapat diabaikan. Realitas kesejahteraan guru—terutama guru honorer—masih menjadi isu yang belum sepenuhnya tuntas. Monetisasi konten menawarkan peluang penghasilan tambahan yang relatif fleksibel. Dengan bermodalkan ponsel, koneksi internet, dan kreativitas, seorang guru bisa memperoleh pemasukan dari iklan atau interaksi audiens.
Bagi sebagian pendidik, FB Pro menjadi ruang alternatif untuk menopang ekonomi keluarga tanpa harus meninggalkan profesi utama. Dari sudut pandang ini, aktivitas ngonten bukan sekadar tren, melainkan strategi bertahan hidup di tengah tekanan ekonomi.
Namun, di balik peluang tersebut, tersimpan berbagai tantangan serius. Tidak semua konten yang dibuat guru selalu bernuansa edukatif. Demi mengejar viralitas, tayangan, dan engagement, sebagian tergoda mengikuti arus konten sensasional, dramatisasi berlebihan, atau bahkan kontroversial.
Di sinilah persoalan etika mulai mengemuka. Guru, secara sosial dan kultural, dipandang sebagai figur teladan. Apa pun yang mereka tampilkan di ruang publik digital berpotensi memengaruhi cara berpikir siswa dan masyarakat. Ketika konten yang dibuat terlalu personal, berlebihan, atau tidak sejalan dengan nilai pendidikan, citra profesi guru ikut dipertaruhkan.
Lebih jauh lagi, muncul persoalan yang kini semakin sering disorot: tidak sedikit guru yang mengambil gambar milik kreator lain, menyalin atau “mencomot” teks narasi, visual, bahkan konsep konten secara utuh tanpa izin maupun atribusi yang layak. Praktik ini jelas merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap etika hak cipta. Ironisnya, pelaku tindakan ini adalah mereka yang sehari-hari mengajarkan kejujuran, integritas, dan penghargaan terhadap karya orang lain kepada peserta didik.
Fenomena ini patut menjadi bahan refleksi bersama. Di dunia digital, kemudahan mengunduh dan menyalin sering kali menciptakan ilusi bahwa semua konten bebas digunakan. Padahal setiap karya—baik foto, video, tulisan, maupun desain—memiliki pencipta yang menginvestasikan waktu, tenaga, ide, dan emosi. Mengambil karya orang lain tanpa izin atau kredit bukan hanya melanggar etika, dan peraturan META, tetapi juga melemahkan ekosistem kreatif. Lebih dari itu, jika dilakukan oleh guru, dampaknya menjadi berlapis: selain merugikan kreator asli, tindakan tersebut memberi contoh buruk bagi siswa tentang bagaimana menghargai hasil cipta.
Persoalan lain yang tidak kalah mengkhawatirkan adalah kecenderungan sebagian guru untuk ikut membagikan atau mereplikasi konten yang sedang ramai tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu, padahal konten tersebut mengandung hoaks, disinformasi, atau klaim yang tidak berdasar fakta. Dalam ekosistem media sosial yang digerakkan oleh algoritma, konten provokatif memang lebih cepat menyebar.
Namun ketika seorang guru turut menyebarkannya, dampaknya menjadi jauh lebih serius. Guru memiliki otoritas moral di mata masyarakat. Apa yang dibagikan guru sering dianggap “pasti benar”, sehingga hoaks yang mereka unggah berpotensi dipercaya dan diteruskan oleh banyak orang.
Di sinilah letak urgensi literasi informasi bagi pendidik. Guru seharusnya menjadi benteng pertama dalam melawan misinformasi, bukan justru ikut memperkuat arusnya. Membagikan konten tanpa cek fakta, tanpa sumber jelas, atau hanya karena ingin ikut tren adalah praktik yang seharusnya dihindari. Lebih berbahaya lagi jika konten hoaks tersebut menyentuh isu sensitif seperti pendidikan, kebijakan publik, kesehatan, atau moral generasi muda. Alih-alih mencerdaskan, tindakan ini justru memperkeruh ruang publik dan menurunkan kualitas diskursus sosial.
Guru seharusnya berada di garda terdepan dalam menanamkan nilai kejujuran intelektual. Dalam dunia akademik, plagiarisme dan manipulasi informasi adalah pelanggaran serius. Maka tidak selayaknya praktik serupa dinormalisasi di media sosial hanya karena mengejar monetisasi atau popularitas.
Jika seorang guru membutuhkan bahan visual atau narasi, ada banyak jalan yang lebih bermartabat: membuat sendiri, berkolaborasi dengan kreator lain, menggunakan sumber berlisensi bebas dengan atribusi yang tepat, meminta izin secara langsung, serta memastikan setiap informasi yang dibagikan telah diverifikasi dari sumber tepercaya. Langkah-langkah ini sederhana, tetapi mencerminkan karakter pendidik sejati.
Dari sudut pandang pedagogis, fenomena guru ngonten juga menghadirkan dilema waktu dan fokus. Idealnya, energi utama guru tetap tercurah pada perencanaan pembelajaran, pendampingan siswa, serta pengembangan kompetensi profesional. Jika aktivitas membuat konten menyita perhatian berlebihan—misalnya lebih sibuk mengejar viewers daripada menyiapkan materi—kualitas pembelajaran berpotensi menurun. Sebaliknya, jika dikelola dengan bijak, media sosial justru dapat menjadi sarana pembelajaran kontekstual: guru bisa mengajak siswa berdiskusi tentang literasi media, etika digital, hak cipta, hingga cara mengenali hoaks.
Ada pula dimensi sosial yang menarik. Guru ngonten kerap membangun jejaring virtual lintas daerah. Mereka saling berbagi pengalaman mengajar, metode kreatif, dan tantangan di lapangan. Media sosial berubah menjadi “ruang guru kedua” tempat ide bertemu tanpa sekat formal. Namun ruang ini juga rentan terhadap konflik opini, persaingan tidak sehat, serta polarisasi—terutama ketika popularitas dan penghasilan mulai menjadi tujuan utama.
Tak kalah penting adalah aspek regulasi dan tanggung jawab institusional. Platform seperti Facebook berada di bawah naungan Meta Platforms yang memiliki kebijakan komunitas tersendiri. Namun di tingkat lokal, belum semua institusi pendidikan memiliki panduan jelas mengenai aktivitas guru di media sosial. Akibatnya, batas antara ruang privat dan representasi profesi sering kali kabur. Diperlukan kebijakan internal yang proporsional—bukan untuk membungkam kreativitas, melainkan untuk menjaga marwah pendidik sekaligus melindungi hak personal guru sebagai warga digital.
Pada titik ini, pesan penting perlu ditegaskan: guru boleh kreatif, guru boleh mencari tambahan penghasilan, guru boleh hadir di ruang digital. Tetapi guru tidak boleh mengorbankan nilai-nilai dasar profesinya. Mengambil karya orang lain tanpa izin, menyalin narasi kreator lain, ikut menyebarkan hoaks, atau mengejar viral dengan mengabaikan etika adalah praktik yang seharusnya dihentikan. Justru di era serba digital ini, peran guru sebagai teladan semakin krusial.
Pada akhirnya, fenomena guru ngonten FB Pro adalah cermin perubahan zaman. Ia memperlihatkan bagaimana profesi tradisional bernegosiasi dengan ekonomi kreator dan budaya viral. Alih-alih menolaknya mentah-mentah, pendekatan yang lebih bijak adalah membangun kesadaran kolektif: guru perlu dibekali literasi hak cipta, literasi informasi, etika digital, manajemen waktu, serta pemahaman dampak konten terhadap peserta didik.
Jika dikelola secara seimbang, guru ngonten bukan ancaman bagi dunia pendidikan. Sebaliknya, ia dapat menjadi jembatan antara ruang kelas dan masyarakat luas—tempat ilmu, nilai, dan inspirasi bertemu dalam format yang relevan dengan generasi hari ini. Namun jembatan itu hanya akan kokoh jika dibangun di atas fondasi integritas, kejujuran, verifikasi fakta, dan penghargaan terhadap karya sesama. Tanpa itu semua, popularitas digital hanyalah capaian semu yang perlahan menggerus makna sejati profesi guru.
Remaja Jompo dan Bahaya ”Digital Dementia”
Remaja Jompo dan Bahaya ”Digital Dementia”
Minggu, 12 Oktober 2025
Pendidikan Kaum Tertindas, Ikhtiar Memecah Masalah Sosial dan Politik
Sabtu, 31 Agustus 2019
Wanita, Tetaplah Engkau Berada Di Dalam Rumah !
Sabtu, 29 Juni 2019
Apabila menyontek sudah seperti hal yang biasa..,
Kondisi Indonesia saat ini menurut saya sangat buruk, dimana Indonesia mengalami berbagai masalah, baik dikalangan masyarakat maupun dikalangan pejabat. Dikalangan masyarakat baik remaja maupun orang dewasa banyak terjadi penyimpangan misalnya banyaknya pelajar yang tawuran, mencuri bahkan menyalahgunakan narkoba. Dikalangan para pejabat penyimpangan pun banyak terjadi, banyaknya para pejabat yang korupsi, manfaatkan kekuasaannya untuk kepentingannya sendiri. Masalah-masalah tersebut menghambat kemajuan bagi Indonesia sendiri.
Jumat, 14 Juni 2019
VUCA dalam Dunia Pendidikan
VUCA Penawar VUCA
Minggu, 09 Juni 2019
Orang Cerdas Belum Tentu Bersikap Bijak
Sekelompok anak laki-laki dan perempuan berkostum hitam putih tengah mengobrol di angkringan, membicarakan proses Computer Assisted Test atau tes CAT yang baru saja mereka rampungkan beberapa menit yang lalu. “Tes seleksi kompetensi dasar atau SKD menggunakan sistem CAT. Pada tahap SKD, kita akan diminta menyelesaikan tiga kelompok soal yaitu Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU) dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP),” cerita Kiki, salah satu pendaftar CPNS. Proses CPNS, seperti juga proses seleksi di perusahaan-perusahaan swasta, melibatkan beberapa ragam tes untuk menguji calon pekerjanya. Satu hal yang pasti tidak terlewat adalah tes-tes yang terkait dengan tingkat kecerdasan seseorang, atau yang disebut sebagai Tes Inteligensia Umum (TIU) dalam seleksi CPNS, atau juga akrab dengan sebutan tes IQ dalam kehidupan kita sehari-hari.
Tes-tes sejenis sebenarnya pernah kita lakukan semenjak kita di bangku sekolah. Bahkan, pada beberapa media sosial, misalnya Facebook, ada pengembang aplikasi yang dapat digunakan untuk menguji tingkat kecerdasan. Banyak pengguna yang menjajal ragam aplikasi penguji kecerdasan dan tentu saja mengunggahnya di laman media sosial masing-masing, juga jamaknya penggunaan tes itu untuk menguji calon pegawai, memperlihatkan kuatnya pandangan bahwa kecerdasan adalah (salah satu) hal paling berharga bagi manusia. Sementara itu, belum lama ini, dunia pendidikan kita diriuhkan oleh berita mahasiswa doktoral yang melakukan kebohongan terkait kiprah akademiknya. Sebagai penerima beasiswa di salah satu kampus bagus di Belanda, Dwi Hartanto pasti tak kurang cerdas. Namun, mengapa ia melakukan hal yang ia lakukan? (baca klik disini) Di luar urusan kasus itu, kita juga sering mendapati "orang-orang berpengaruh" di sekitar kita tak selalu orang ber-IQ tinggi.
Rabu, 03 April 2019
Mampukah Pendidikan Kita Beradaptasi dengan Revolusi Industri 4.0?
Oleh: Diyan Nur Rakhmah
e-Newsletter Pendididkan @ Facebook :
PANDUAN VERIFIKASI AKUN PAYPAL ANDA KE REKENING BANK ANDA [KLIK DISINI]
