GURU SEJATINYA TETAP KUNCI DALAM PROSES PEMBELAJARAN. NAMUN, SEBAGAI AGEN PERUBAHAN, GURU DITUNTUT HARUS MAMPU MELAKUKAN VALIDASI MEPERBAHARUI KEMAMPUANNYA, SESUAI DENGAN TUNTUTAN ZAMAN AGAR TIDAK TERTINGGAL

Loading...
 

Selasa, 06 November 2012

Disdik Sumbar Usulkan Anggaran RSBI Rp16,1 M

 

PADANG, HALUAN — Pada 2013 nanti, Dinas Pendidikan Sumatera Barat mengusulkan anggaran senilai Rp91,3 miliar. Rinciannya antara lain, untuk Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) sebesar Rp16,1 miliar, bantuan operasional Rp14, 4 miliar, beasiswa Rp18,5 miliar, belanja pegawai Rp51 miliar dan lainnya.

Jika melihat dari anggaran yang diusulkan pemerintah provinsi sekitar Rp3 triliun, jumlah ini jauh dari aturan 20 persen yang ditetapkan peme­rintah pusat. Jika diterapkan, maka sekitar Rp600 miliar akan mengalir untuk sektor pendidikan.

Dalam pertemuan dengan agenda Sinkronisasi Anggaran Pendidikan 2013 yang digelar Komisi IV DPRD ini, Senin (5/11) kemarin, terlihat beberapa pihak yang dari kabupaten dan kota yang masih bingung dengan program yang menjadi kewe­nangan provinsi atau kabupaten / kota itu sendiri.

Dalam pertemuan ini, bebe­rapa pihak pun mempertanyakan keberadaan SMA 1 Sumbar yang merupakan kewenangan provinsi sebagai salah satu sekolah rintisan bertaraf internasional. Padahal daerah lain juga mem­butuhkan RSBI sebagai sarana  meningkatkan mutu pendidikan di daerahnya. Tidak hanya kota Padang Panjang saja yang butuh RSBI.

Hal lain yang menjadi sorotan dalam pertemuan ini adalah keterbatasan anggaran sektor pendidikan di kabupaten dan kota. Seperti dicontohkan Sekda Tanah Datar Muzwar M., keter­batasan anggaran sebesar Rp1,9 miliar untuk alat permainan PAUD. Anggaran yang tersedia di kabupaten sendiri hanya Rp10 juta.
Wakil dari Sijunjung pun mengomentari mengatasi salah kewenangan yang kerap terjadi di sektor pendidikan ini. Untuk itu dirinya mengusulkan, untuk program jangka pendek adanya bantuan khusus yang diluncurkan dari APBD provinsi. Sementara untuk jangka menengah adanya kesepakatan bersama yang men­jadi kewenangan Pemprov dengan Pemkab atau Pemko. Untuk jangka panjang adalah gaji dan mutasi guru menjadi kewenangan provinsi.

Menanggapi permasalahan yang beragam dari masing-masing daerah dalam bidang anggaran di sektor pendidikan ini, Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Syamsulrizal pun, menje­laskan dengan sangat detail programnya yang menjadi kewe­nangan provinsi.

Dirinya menyebutkan terkait boarding school, ada tiga daerah yang menjadi pelaksana sekolah tersebut. Yaitu SMA di Kota Padang Panjang, Kota Solok, dan Kabupaten Pasaman. “SMK Sumbar di Kota Padang pun sedang dalam perencanaan,” jelasnya.

Untuk membantu siswa mis­kin di berbagai daerah pun, diberikan beasiswa miskin seba­nyak 35 ribu siswa dan pendi­dikan karakter untuk 38 sekolah. Di tahun mendatang juga akan diinsentif pendidikan PAUD dan SLB, tunjangan daerah khusus, akreditasi sekolah, dan lainnya.

Sebanyak Rp580 juta sudah dianggarkan untuk akreditasi sekolah. Namun, dirinya mem­pertanyakan apakah masing-masing kabupaten dan kota sudah menganggarkan untuk sektor tersebut. Hal ini penting untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sumbar sendiri sudah menar­getkan pada tahun 2014 semua sekolah sudah terakreditasi

-->

Tidak ada komentar:

Entri Terkini :

e-Newsletter Pendididkan @ Facebook :

Belanja di Amazon.com :

Sign up for PayPal and start accepting credit card payments instantly.

PANDUAN VERIFIKASI AKUN PAYPAL ANDA KE REKENING BANK ANDA [KLIK DISINI]