Guru Berbicara Politik, Dia Berpolitik?

Oleh : Bonefasius Sambo 
           Penulis Kompasiana

[ Video Ilustrasi : Kumpatran ]

Bagi saya ini pertanyaan kritis. Pertanyaan yang perlu dijawab mungkin harus pakai referensi hukum dan dilanjutkan dengan diskursus biar bisa jelas dan terang.

Kalau seorang guru yang aktif berbicara politik kadang ia dituduh melakukan praktik politik atau memiliki afiliasi dengan kelompok tertentu. Apakah benar?

Seharusnya kita melihat konten, konteks dan momentum pembicaraan baru kita membuat kesimpulan. Jangan langsung menuduh.

Jika politik yang seharusnya menjadi diskursus dalam konteks pendidikan dianggap tabuh bagi seorang guru (PNS) maka saya yakin ada sikap pembiaran dari guru ketika politik menempuh jalur pragmatisme dan ketika politik membangun budaya permisif.

Kita harus tahu dan sadar bahwa guru memiliki peran vital untuk memberi edukasi kepada peserta didik (SMP -SMA/ SMK) yang nota bene akan menjadi calon pemilih pemula. Kalau mereka tidak dididik yang baik jelas mereka menjadi pemilih buta. Padahal mereka-mereka ini kadang menjadi penentu atau kunci kemenangan.

Kita tak perlu alergi dengan politik. Karena politik itu tidak lepas dari berbagai aspek kehidupan manusia. Agama saja yang dianggap sebagai ruang privat dan bebas dari jangkauan politik malah menjadi sarana politik. Sarana untuk mendapatkan kekuasaan.

Agama sebagai ruang suci yang mempertemukan manusia dan Tuhannya kini menjadi pasar politik dan transaksi politik menjadi laris manis di sana. Saya pikir pola-pola menjadikan tempat ibadah sebagai arena politik bisa menjadi model baru di masa yang akan datang ketika akal sehat hilang kesadarannya dan nurani mati. Maka kita butuh sesuatu areal lain sebagai jalan pencerahan.

Ruang yang bisa mengembalikan dan mengendalikan alam sadar manusia tentu melalui pendidikan. Agama sulit mengendalikan tabiat politik karena agama ruang yang ekslusif-dapat membutakan rasionalitas dalam konteks politik.

Saya coba googling kira-kira masalah apa saja seorang PNS itu langsung dipecat?

Baik dalam PP Nomor 32 Tahun 1979 sebagaimana diatur dalam PP Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemecatan PNS atau dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN beberapa poin saya bisa sebutkan bahwa seorang PNS dipecat bila menyeleweng dari UUD 1945 dan Pancasila. Melakukan tindak pidana korupsi, berselingkuh, melakukan tindakan kejahatan berencana, menjadi anggota atau pengurus Parpol, menjadi pengurus organisasi terlarang menyalahgunakan kekuasaan, malas ke kantor, narkoba, dll.

Lantas seorang guru yang berposisi sebagai PNS, misalnya berbicara politik dari sudut pandang nilai-nilai dan pendidikan, tidak menghasut, tidak mengarahkan massa, tidak naik ke panggung kampanye, tidak memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan calon tertentu dibilang berpolitik hanya karena ia berbicara politik? Sekerdil itukah cara berpikir kita?

Lantas bagaimana dengan oknum yang menghina pancasila, mengejek aparat keamanan, berencana menganti Pancasila apa mereka langsung dipenjara? Tentu melalui alat ukur hukum untuk mempidanakan mereka.

Guru berbicara politik sebagai bonum commune: kebaikan bersama itu saja. Kalau lebih itu jelas pelanggaran.

Kepada anak-anak dia cuma bilang, "nak pilihlah pemimpin yang berintegritas, jujur, berani, peduli sama rakyatnya. Jangan pilih pemimpin yang karena seagama-seiman, sesuku, seetnis atau karena ia ganteng atau cantik. Kalau kamu pilih berdasarkan faktor "sama" atau karena halo effect saja, kamu akan menderita 9 turunan," hehehe. Maksudnya biar dia takut.

Jadi apakah ketika guru berbicara politik dia berpolitik? Tidak ada alasan kuat jika guru bersangkutan dianggap berpolitik.

(Salam Damai)

[ Sumber : Kompasiana.com ]