 |
YOGYAKARTA,KOMPAS.com - Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan mempublikasikan provinsi yang melakukan kecurangan sebagai daerah 'hitam' dan yang jujur sebagai daerah 'putih' dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) .
Hal itu dilakukan untuk menjaga kualitas dan kejujuran hasil UN bagi para peserta didik di Indonesia. "Kejujuran itu pertanggungjawaban pribadi pada Tuhan, terlebih kita semua sudah berikrar. Kejujuran harus menjadi orientasi kita bersama. kita juga harus memberi penghargaan pada daerah yang jujur dan memberikan hukuman moral bagi daerah yang tidak jujur," kata Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud), Prof Wiendu Nuryanti saat pemantuan UN di SMAN I Yogyakarta, Senin (16/4/2012).
Prof. Wiendu mengatakan, kebijakan tersebut barangkali pahit, tapi harus dilakukan untuk memberikan apresiasi bagi daerah yang bersih dan memaksa untuk melakukan evalusi bagi daerah yang belum bersih. Apalagi nilai UN nantinya akan menjadi syarat masuk Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) yang menuntut tingginya kualitas ujian tersebut. Untuk penerapan program itu, lanjut Wiendu tidak hanya bisa dilakukan oleh Kemendikbud. Butuh kerjasama semua pihak, baik sekolah maupun pemerintah daerah.
Secara terpisah Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen) Kemendikbud, Prof. Suyanto di SMAN 3 Jogja mengungkapkan, dibuatnya lima paket soal yang berbeda dalam pelaksanaan UN tahun ini meminimalisasi terjadinya kecurangan. Sehingga peserta ujian tidak bisa saling mencontek karena soalnya berbeda meski tingkat kesulitannya sama.
"Terlebih dalam penggadaan soalnya hanya dilakukan oleh empat percetakan di Jawa yang memiliki standar security printing. Hal ini dilakukan untuk menghindari kebocoran soal seperti yang sudah-sudah," kata Suyanto.
Berita dan informasi terbaru lainnya, klik :
Hal itu dilakukan untuk menjaga kualitas dan kejujuran hasil UN bagi para peserta didik di Indonesia. "Kejujuran itu pertanggungjawaban pribadi pada Tuhan, terlebih kita semua sudah berikrar. Kejujuran harus menjadi orientasi kita bersama. kita juga harus memberi penghargaan pada daerah yang jujur dan memberikan hukuman moral bagi daerah yang tidak jujur," kata Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud), Prof Wiendu Nuryanti saat pemantuan UN di SMAN I Yogyakarta, Senin (16/4/2012).
Prof. Wiendu mengatakan, kebijakan tersebut barangkali pahit, tapi harus dilakukan untuk memberikan apresiasi bagi daerah yang bersih dan memaksa untuk melakukan evalusi bagi daerah yang belum bersih. Apalagi nilai UN nantinya akan menjadi syarat masuk Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) yang menuntut tingginya kualitas ujian tersebut. Untuk penerapan program itu, lanjut Wiendu tidak hanya bisa dilakukan oleh Kemendikbud. Butuh kerjasama semua pihak, baik sekolah maupun pemerintah daerah.
Secara terpisah Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen) Kemendikbud, Prof. Suyanto di SMAN 3 Jogja mengungkapkan, dibuatnya lima paket soal yang berbeda dalam pelaksanaan UN tahun ini meminimalisasi terjadinya kecurangan. Sehingga peserta ujian tidak bisa saling mencontek karena soalnya berbeda meski tingkat kesulitannya sama.
"Terlebih dalam penggadaan soalnya hanya dilakukan oleh empat percetakan di Jawa yang memiliki standar security printing. Hal ini dilakukan untuk menghindari kebocoran soal seperti yang sudah-sudah," kata Suyanto.
Berita dan informasi terbaru lainnya, klik :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar