GURU SEJATINYA TETAP KUNCI DALAM PROSES PEMBELAJARAN. NAMUN, SEBAGAI AGEN PERUBAHAN, GURU DITUNTUT HARUS MAMPU MELAKUKAN VALIDASI MEPERBAHARUI KEMAMPUANNYA, SESUAI DENGAN TUNTUTAN ZAMAN AGAR TIDAK TERTINGGAL

Loading...
 

Senin, 21 Mei 2012

PERINGATAN HARI KEBANGKITAN NASIONAL DI SUMBAR


 

 
BUKITTINGGI, HALUAN—Peri­ngatan Hari Ke­bangkitan Nasional pada 20 Mei setiap tahunnya di Sumbar baru sekadar seremonial dan belum bersifat aktual.

Dari tahun-tahun sebe­lumnya pemerintah terus berkeinginan untuk bangkit. Namun tidak jelas dari mana mengawali kebangkitan itu.

“Jika ingin menyuarakan kebangkitan, titik tegaknya harus jelas. Mau mulai dari mana? Apakah pendidikan, kebudayaan, ekonomi dan sebagainya. Namun selama ini pemerintah belum terlalu fokus, sehingga tidak memiliki visi yang jelas,” ujar penga­mat sejarah dan budaya Sum­bar Abel Tasman, yang juga meru­pakan anggota Komisi IV DPRD Sumbar, Minggu (20/5).

Menurut Abel, kondisi Sumbar saat ini sedang me­nga­lami berbagai krisis, baik formal maupun informal. Para pemimpin saat ini juga dinilai belum menjadi sosok panutan masyarakat. Sehingga masya­rakat mengalami krisis keper­cayaan kepada pemerintah.

Pemerintah yang terjebak pada demokrasi liberal tanpa didukung penegakan hukum merupakan salah satu penye­bab terjadinya permasalahan tersebut. Seharusnya, demo­krasi yang telah berjalan itu didukung oleh penegakan hukum yang kuat juga. Se­hingga birokrasi, peraturan dan sasaran tujuan yang dibuat berjalan dengan baik.

Untuk mencapai itu, Abel me­nyarankan agar pemerintah sa­at ini bisa bersikap keras, m­e­miliki visi yang jelas, serta me­miliki jiwa leadership yang ku­at. Meski nantinya kebija­kan yang akan dibuat me­nim­bulkan banyak kontroversi, na­mun Abel yakin langkah ter­sebut bisa diterima ma­sya­rakat, meski bukan secara instan.

“Saat ini, masyarakat masih bersikap patrimonial. Mereka masih mem­bu­tuhkan back up pemimpin yang memiliki sosok seorang bapak yang keras, melindungi masyarakat, serta tidak me­mikirkan diri sendiri. Ma­syarakat juga masih mem­butuhkan keteladanan seorang pemimpin,” tutur Abel.

Jika pemerintah serius memikirikan masyarakat, pemerintah sebagai fasilitator masyarakat akan men­ja­lankan fungsinya dengan baik. Abel mencontohkan, untuk men­sejahterakan ma­syarakat tidak perlu memberi uang kepada masyarakat. Tapi bagaimana caranya agar masyarakat bisa men­dap­at­kan modal dari bank tan­pa syarat agunan dan tanpa banyak per­syaratan lainnya.

Dari segi pendidikan dicon­tohkan, saat ini anak-anak pintar dan berprestasi sama sekali tidak terdata dengan baik. Hasilnya, setelah tamat sekolah anak itu ber­jualan di pasar tanpa me­lan­jutkan pendidikan dengan ala­san ekonomi. Hal ini tentu sa­ja sangat merugikan, baik me­rugikan anak itu sendiri, dan juga merugikan bangsa, ka­rena anak pintar dan ber­prestasi akan terbuang sia-sia.

Abel juga menyorot sum­bar daya manusia (SDM) di Sumbar yang banyak ditem­patkan ke suatu tempat tapi tak sesuai dengan kemam­puan. Faktor ini membuat sebagian besar pejabat tidak memiliki gebrakan baru, dan hanya melanjutkan program-program yang telah ada sebe­lumnya. Itupun masih banyak juga yang tak terselesaikan.

“Jika ingin maju, tem­patkanlah seseorang sesuai dengan kemampuannya. Siapa yang bisa, yang mampu, me­miliki visi yang jelas, silahkan ditunjuk sebagai pemimpin. Namun jika tidak memiliki kemampuan dan tidak me­miliki visi yang jelas, jangan dipaksakan untuk menjabat suatu jabatan tertentu,” tam­bah Abel.

Untuk tingkat nasional, budayawan, sejarawan dan politikus nasional Fadli Zon menilai, pemerintah pusat saat ini harus bisa menjawab tantangan masa kini, yang berpedoman dari per­ma­sa­lahan masa lalu.

Untuk saat ini, Fadli Zon lebih cenderung menyarankan pemerintah pusat untuk mem­fokuskan diri ke masalah ekonomi dan budaya. Ekonomi merupakan faktor harkat masyarakat yang harus dipe­nuhi. Sementara kebudayaan merupakan jati diri dan iden­titas daerah dan bangsa.

“Jika ekonomi hancur, maka semuanya tak akan berdaya. Makanya penting dilakukan berbagai terobosan untuk ke­mak­­­muran rakyat. Sedangkan dari sisi kebu­dayaan, perlu di­ciptakan budaya malu untuk korupsi, malu untuk me­lakukan kecu­rangan, serta malu untuk berbuat kejahatan lainnya. Mulailah untuk men­jalankan sesuatu yang kecil dan tak perlu membuat prog­ram mu­luk-mu­luk,” harap Fadli Zon.

Artikel terkait : Wilayah Cyber Jadi Tantangan Besar Harkitnas

Tidak ada komentar:

Entri Terkini :

e-Newsletter Pendididkan @ Facebook :

Belanja di Amazon.com :

Sign up for PayPal and start accepting credit card payments instantly.

PANDUAN VERIFIKASI AKUN PAYPAL ANDA KE REKENING BANK ANDA [KLIK DISINI]